PHARMA COMMUNITY INDONESIA: 02/01/2012 - 03/01/2012

WELCOME TO INDONESIA PHARMA ECONOMY AND BUSINESS BLOGSITE

Perusahaan Lokal Kuasai 66% Pasar Obat Resep

Perusahaan farmasi lokal menguasai 66% pasar obat resep di Indonesia pada 2011, menurut asosiasi industri farmasi. Sementara pangsa pasar perusahaan farmasi asing mencapai 34%. Tingginya pangsa pasar produsen farmasi lokal karena jumlah produsen lokal yang lebih banyak daripada produsen farmasi asing di Indonesia.

pasar obat resep"Penjualan obat resep produsen lokal mencapai Rp 16,48 triliun pada 2011, dibanding produsen multinasional Rp 8,55 triliun," kata Luthfi Mardiansyah, Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG).

Berdasarkan data IMS Health yang dikompilasi oleh IPMG, PT Sanbe Farma pada 2011 menjadi pemimpin pasar obat resep di Indonesia dengan penjualan mencapai Rp 1,94 triliun, diikuti PT Kalbe Farma Tbk dengan penjualan obat resep Rp 1,83 triliun. Sementara PT Pratapa Nirmala (Fahrenheit) menjadi pemimpin pasar obat resep dari perusahaan asing, dengan penjualan mencapai Rp 892 miliar pada 2011.

Luthfi menuturkan pada 2011 penjualan obat resep nasional mencapai Rp 25,04 triliun, tumbuh 9,92% dibanding 2010 sebesar Rp 22,78 triliun. Peningkatan tersebut didorong kenaikan volume penjualan. "Kenaikan volume berkontribusi 65% terhadap pertumbuhan penjualan," kata dia.

Kenaikan penjualan obat resep juga berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar farmasi nasional, yang pada 2011 mencapai Rp 43,08 triliun, meningkat 11,9% dibanding 2010 sebesar Rp 38,49 triliun. "Obat resep meraih pangsa 58% dari pasar farmasi nasional pada 2011," ujar Luthfi.

Rendahnya pangsa pasar produsen farmasi asing juga dipengaruhi ketatnya kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain ketentuan daftar negatif investasi (DNI) yang mengatur perusahaan farmasi asing harus bekerja sama dengan mitra lokal dengan komposisi saham asing maksimal 75%.

Kalbe Farma menargetkan penjualan obat resep berkontribusi 27% dari penjualan konsolidasi perseroan. "Penjualan obat resep Kalbe Farma pada 2011 mencatat pertumbuhan penjualan yang cukup baik, didorong sepenuhnya oleh pertumbuhan volume konsumsi," kata Vidjongtius, Direktur Kalbe Farma.

Kalbe Farma menargetkan penjualan konsolidasi 2012 mencapai Rp 12,53 triliun-Rp 13 triliun, naik 15%-19% dibanding 2011. Target kenaikan tersebut karena perseroan melihat tidak ada faktor yang bisa menghambat pertumbuhan secara signifikan. "Kenaikan penjualan didukung langkah perseroan meluncurkan produk baru tahun ini," kata Vidjongtius. Perseroan berencana meluncurkan 15-20 produk baru pada 2012 dari divisi nutrisi, obat resep, dan produk kesehatan.

Industri Farmasi Diproyeksikan Tumbuh 13%

Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Investasi.
Sepanjang 2012, pertumbuhan industri farmasi nasional diproyeksi akan naik 13%. Sejak 2007 hingga lima tahun ke depan pertumbuhan industri farmasi akan terus ditopang oleh pertambahan jumlah populasi dan kenaikan pendapatan perkapita. Karena itu, ke depan, industri farmasi akan terus meningkatkan investasi dan pengembangan produksi.

industri farmasi
Ketua IPMG Luthfi Mardiansyah mengatakan, kendati pasar obat mengalami pertumbuhan, namun tak sebanding dengan pertumbuhan investasi. Ada sejumlah hambatan bagi sektor ini, khususnya asing, untuk masuk ke Indonesia. Saat ini, ada 12 perusahaan asing kesulitan masuk ke Indonesia, karena ketentuan tidak boleh mengedarkan obat, bila tidak memiliki pabrik di Indonesia. “Izin edar harus menunjuk perusahaan lokal di Indonesia. Padahal bagi perusahaan asing, tidak bisa sembarangan 'kasih itu' (obat) ke perusahaan lain,” ujarnya.
 
Terhambat
Daftar Negatif Investasi
Selain itu hambatan lainnya,
menurut Luthfi terkait adanya ketentuan industri farmasi masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Dengan ini, perusahaan asing yang mau membangun pabrik di Indonesia harus bekerja sama dengan mitra lokal, karena menetapkan kepemilikan modal asing maksimal 75% dan 25% oleh modal dalam negeri.

“Anggota IPMG merupakan industri berbasis riset. Sekitar 20% dari pendapatan kami alokasikan untuk riset. Kerahasiaan riset tentu harus kami jaga. Jika diharuskan berpartner dengan perusahaan lokal, tentu akan ada kendala soal penjagaan rahasia itu. Saya yakin kalau asing boleh 100%, maka investasi industri farmasi di Indonesia akan jauh lebih besar,” jelasnya.

Padahal, lanjut Luthfi, akibat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 1010/2008 tentang Registrasi Obat, industri farmasi yang tidak mempunyai pabrik di Indonesia, maka tidak diizinkan mengimpor obat. Permenkes tersebut kemudian diperkuat dengan revisi definisi industri farmasi dalam Surat Keputusan Menkes No. 245/1990. Sehingga, perusahaan farmasi minimal mempunyai fasilitas pengemasan di dalam negeri.

Hal itu, kata Lutfi, menyulitkan keberadaan 12 perusahaan anggota IPMG yang tidak mempunyai pabrik di Indonesia. “Itu masalahnya. Lalu, bagaimana mau bikin pabrik? Padahal, ada  grandfather clause,” tegasnya.

Persoalan lain, lanjut dia, terkait kepastian hukum persaingan usaha yakni langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai berperan ultra petita (melebihi wewenang). Termasuk, ujar dia, pengertian kartel dalam Undang-undang (UU) anti monopoli (No 5/199).

“Kerjasama oleh kedua perusahaan itu berakhir tahun 2007. Dan, paten atas obat itu berakhir April 2007 dan banyak pesaingnya? Jadi, di mana letak monopolinya? Padahal, kerjasama kedua perusahaan itu secara ekonomi, akses obat paten di Indonesia, sangat bagus,” ujarnya.

Luthfi mengatakan, industri farmasi berperan dalam menyusun roadmap pelayanan kesehatan di Indonesia. Peraturan tumpang tindih, ujar dia, menyulitkan industri. Kebijakan Kemenenterian Keuangan yang menaikkan tarif impor bahan baku, bertentangan dengan kondisi industri farmasi tidak bisa menaikkan harga. Padahal, lebih dari 90% bahan baku obat diimpor.

“Kami sudah pernah menyampaikan hal-hal ini kepada Menteri Kesehatan. Kalau bisa, masing-masing Kementerian berkoordinasi dan sinkron membuat aturan. Karena itulah, secara industri, mungkin tepat kalau farmasi dibawaah koordinasi  oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pembina,” kata Luthfi. (dbs)

Industri Farmasi Minta Tax Holiday

Lima industri berhak mendapatkan tax holiday

Ketua IPMG Luthfi Mardiansyah mengatakan produsen farmasi meminta fasilitas insentif tax holiday untuk memacu investasi di sektor farmasi di dalam negeri. Luthfi yakin jika insentif diberikan, investasi akan mengalir signifikan ke Indonesia. Bahkan, lanjut dia, membuka peluang investasi bahan baku farmasi di dalam negeri. 
tax holiday"Investasi di sektor ini membutuhkan insentif. Bagaimana misalnya? diberikan tax holiday 5 tahun. Investasi di farmasi itu membutuhkan modal besar. Minimal US$ 100 juta. Insentif ini juga bisa mendorong investasi bahan baku di sini," kata Luthfi usai diskusi tentang Industri Farmasi di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat tidak berkomentar banyak. "Kemarin kan sudah diumumkan siapa saja yang bisa menerima insentif tax holiday itu. Syaratnya jelas, yakni nilai investasinya harus signifikan, syukur-syukur di luar Pulau Jawa, dan menyerap tenaga kerja, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi, kalau obat atau bahan baku, saya kira tidak ada," kata Hidayat.

Lima industri berhak mendapatkan tax holiday adalah industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri dalam bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan telekomunikasi. Selian itu, industri itu harus mempunyai investasi minimum senilai Rp1 triliun dan merupakan industri pioneer.

Selain insentif tax holiday, Luthfi  berharap, pemerintah mengubah aturan daftar negatif investasi (DNI). Diantaranya, yang mengharuskan investasi farmasi oleh modal asing maksimal 75%. Artinya, harus bermitra dengan pemodal lokal sekitar 25%.

"Kami berharap aturan itu diubah. Karena, susah mencari partner dengan 25% dari lokal. Terutama, terkait jaminan perlindungan paten. Kami berharap porsinya diubah menjadi 90% asing dan lokal 10%. Setidaknya, dengan 90%, modal prinsipal lebih dominan sehingga menjamin perlindungan dan keamanan paten," kata Luthfi.

Dia mengatakan, peluang investasi di sektor farmasi di Indonesia berpotensi besar. Meski, lanjut dia, Indonesia bergantung hingga 90% pada bahan baku impor.(erw)

BPJS Picu Nilai Pasar Farmasi Naik 3 Kali Lipat

Dari 200-an industri farmasi di Indonesia, 60 perusahaan diantaranya memasok 80% kebutuhan nasional. Pemberlakuan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 2014 mendatang menggairahkan industri farmasi nasional sekaligus mengontrol penggunaan obat tidak rasional dan peresepan yang berlebihan.

bpjsPada 2014, kebutuhan obat nasional naik 2,5-3 kali lipat menjadi 240 juta dosis daru kebutuhan saat ini. "Saat ini ada sekitar 94 juta dosis obat publik Indonesia," kata Direktur Jenderal Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang di Jakarta.

Menurut Linda, saat ini leabih dari 200 industri farmasi di Indonesia, 60 diantaranya memasok 80 persen kebutuhan nasional. Artinya, lebih dari 170-an industri farmasi tidak memproduksi dengan kapasitas maksimal.

"Kalau kebutuhan obat melonjak, ini berarti kesempatan untuk 170 industri itu meningkatkan produksinya karena pasarnya sangat menjanjikan,"  tambahnya.

Dengan pemberlakukan BPJS, menurut dia, masyarakat tidak lagi khawatir berobat karena persoalan biaya. Pasalnya, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang karena sudah termasuk dalam skema jaminan sosial BPJS.

"Ini berarti ada captive market yang sangat besar, kebutuhan obat melonjak tiga kali lipat sehingga terbuka peluang bagi industri farmasi untuk menambah produktivitasnya," ujar Linda.
Linda mengatakan captive market ini akan diarahkan untuk memproduksi obat yang cost effective dan terjangkau.

Selain mendongkrak industri farmasi, lebih  lanjut ia mengatakan, pemberlakuan BPJS akan mengontrol  penggunaan obat yang tidak rasional dan peresepan obat yang berlebihan. Beberapa tahun ini mencuat masalah peningkatan obat tidak rasional seperti penggunaan antibiotik yang berlebihan dan over-preskripsi, dimana dokter meresepkan obat secara berlebihan karena faktor bisnis. "Dengan pemberlakuan BPJS semua akan lebih terkontrol karena menjadi bagian sebuah sistem," ujarnya.

Linda mengatakan, dengan BPJS setiap orang akan mampu mengakses layanan kesehatan yang layak sehingga tidak perlu membeli obat sembarangan. Dokter juga tidak bisa lagi meresepkan obat berlebihan karena sistem kontrol akan lebih ketat. (erw)

50% Industri Farmasi Lokal Belum Penuhi Standar Internasional

Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) menyatakan sekitar 50% dari jumlah industri farmasi nasional belum memenuhi standar internasional. Jika pemerintah akan mengadopsi standar internasional dalam Konvensi Pengawasan Farmasi dan Inspeksi Skema Kerjasama Farmasi atau Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), separuh dari industri farmasi nasional akan kesulitan berproduksi.

standar internasional
Direktur Eksekutif GPFI, Dorojatun Sanusi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam PIC/S mungkin baik untuk membuka peluang ekspor bagi industri farmasi nasional. "Namun kalau dilaksanakan secara ketat dan keharusan untuk berproduksi dengan standar tersebut, sekitar 50% industri farmasi tidak akan berproduksi," ujar Dorojatun. Saat ini jumlah produsen farmasi di Indonesia mencapai 199 perusahaan, sebanyak 35 perusahaan penanaman modal asing, 4 merupakan badan usaha milik negara (BUMN), dan sisanya penanaman modal dalam negeri.

Dia menjelaskan penerapan standar internasional itu berpotensi mengganggu kinerja produksi industri farmasi nasional. Produsen farmasi nasional belum mampu mengadopsi standar tersebut karena keterbatasan kemampuan finansial, keterbatasan keahlian, dan tingkat return on investment (RoI) yang cenderung panjang. Faktor tersebut membuat industri farmasi nasional makin kesulitan menghadapi persaingan di pasar domestik maupun ekspor.

Menurut dia, industri farmasi juga harus memiliki dana investasi yang cukup besar untuk mengikuti standar produksi obat yang diterap PIC/S. Dorojatun mencontohkan untuk memenuhi standar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), industri farmasi nasional mesti mengeluarkan dana investasi belasan miliar hingga ratusan miliar rupiah.

Lucky Oemar Said, Kepala BPOM, mengatakan proses pendaftaran keanggotaan Indonesia dalam PIC/S telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, dan sampai saat ini masih diproses. BPOM menargetkan untuk dapat terdaftar pada PIC/S pada Mei 2012. Saat ini keanggotaan PIC/S mencapai 40 negara di dunia.

Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam PIC/S akan membuat industri farmasi Indonesia menjadi lebih baik. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Malaysia dan Singapura, karena industri farmasi Indonesia sudah dipersiapkan sejak 2004. Saat ini sebagian besar industri farmasi nasional dinilai siap dalam memenuhi standar PIC/S.

"Industri farmasi Indonesia telah disiapkan sejak 2004. Hingga saat ini hampir 90% industri farmasi sudah mengikuti ketentuan untuk standar farmasi tertentu. Untuk yang 10% masih terus dikawal, yang pasti tidak akan ditutup. Mungkin alih fungsi untuk produksi suplemen," ujar Lucky. (dbs)